Direktur Alif, Farouk Abdullah Alwyni mengatakan kini persiapan pendirian perusahaan joint venture tersebut telah memulai riset pasar di lima provinsi di Indonesia.
“Di antaranya riset pasar dilakukan di Jakarta, Surabaya dan Medan untuk melihat bagaimana market sukuk ritel,” kata Farouk kepada Republika, Selasa (31/3). Untuk persiapan pembentukan perusahaan tersebut Alif menunjuk Ernst&Young sebagai konsultan.

Sukuk ritel negara yang menuai kesuksesan beberapa saat lalu menunjukkan pasar ritel Indonesia cukup menjanjikan. Perusahaan dengan modal disetor indikatif sebesar 50 juta dolar AS ini pun ditargetkan beroperasi pertengahan tahun 2009.

Selain itu untuk proyek power plant di Sulawesi, Alif kini membidik investor lokal. Untuk proyek tersebut Alif akan melakukan sindikasi dengan menggandeng lembaga keuangan lain maupun investor. “Sudah ada dengan satu bank tapi rate-nya dia belum turun walau suku bunga acuan BI sudah turun, jadi belum dapat cukup partner untuk sindikasi,” kata Farouk.

Saat ini pihaknya masih mencoba mencari rekan untuk proyek tersebut dan tengah melakukan pembicaraan dengan satu atau dua bank lainnya. Alif pun memutuskan untuk menggunakan mata uang rupiah dalam proyek power plant dengan total sekitar Rp 250 miliar.

Untuk menarik minat investor asing ikut dalam proyek tersebut, lanjut Farouk, memang cukup sulit. Pasalnya imbal bagi hasil sukuk yang dikeluarkan pemerintah cukup tinggi, sehingga perusahaan swasta harus menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

”Hal itu mempersulit entitas yang non government apalagi mengajak bisnis yang tidak disponsori oleh pemerintah atau entitas besar,” imbuh Farouk. Setidaknya, lanjut dia, private harus menawarkan imbal hasil sekitar 15 persen.

Di 2008 Alif menyalurkan pembiayaan dengan total Rp 564 miliar dan 34,5 juta dolar AS. Dari total pembiayaan di 2008 sebesar Rp 564 miliar, sebanyak Rp 127 miliar diantaranya berasal dari pembiayaan internal Alif.

Dari pembiayaan di 2008, sebanyak 30 persen disalurkan ke sektor transportasi, minyak dan gas (10 persen), pertambangan (15 persen), industri (28 persen), dan kesehatan (tiga persen). - gie/ahi

(Republika - Selasa 31 Maret 2009)